Bom Waktu Keistimewaan Yogya

Oleh : Januari Sihotang

Dalam genangan airmata duka yang belum kering karena erupsi Gunung Merapi, kini rakyat Yogya kembali diguncang erupsi dan eksplosivitas bencana politik.

Kenapa tidak, situasi pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang selama ini sudah aman tenteram, kini diobok-obok pemerintah pusat. Adalah Pasal 18 ayat (4) yang menjadi tameng pemerintah pusat untuk meruntuhkan kewibawaan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai duet nakhoda DI Yogyakarta selama ini.

RUU Keistimewaan (RUUK) DIY yang sudah digodok mulai tahun 2004 tak kunjung selesai. DPR 2004-2009 yang belum sepakat menyoal format keistimewaan DIY kemudian mewariskannya ke DPR saat ini. Padahal, beberapa daerah otonomi khusus/istimewa lain seperti Papua dan NAD sudah lebih dahulu mempunyai payung hukum pemerintahannya.

Kontroversi RUUK DIY semakin panas tatkala pernyataan Presiden SBY pada Rapat Terbatas Kabinet bidang Polhukkam. Beliau menyebutkan bahwa tak mungkin ada sistem monarki dalam bingkai negara yang demokratis seperti Indonesia (26/11). Hal ini dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, terutama Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis.

Pernyataan ini tentu mendapat respon beragam terutama dari masyarakat Yogya. Suasana Kota Yogya yang biasanya tenang dan nyaman mendadak tegang. Dari pantauan penulis, dimana-mana masyarakat memperbincangkan pernyataan Presiden. Baik di pasar, kampus, angkringan, maupun media massa. Beberapa tokoh yang berasal dari berbagai elemen masyarakat seperti Gentaraja, Peguyuban Dukuh se-DIY dan para seniman menilai Presiden SBY tidak memahami Yogya dan mereka mengungkapkan kekesalannya dengan berbagai cara seperti demonstrasi maupun parade bambu runcing sebagai bentuk perlawanan.

Sesungguhnya, UU Nomor 3 Tahun 1950 telah mengatur perihal pembentukan DI Yogyakarta. Namun UU tersebut belum mampu menjawab bagaimana format keistimewaan Yogyakarta secara substansial termasuk rekrutmen gubernur dan wakil gubernur. Oleh karena itulah, ketika masa perpanjangan waktu jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X akan berakhir Oktober 2011 tahun depan, pemerintah menyadari perlunya UU permanen yang mengatur keistimewaan Yogya termasuk dalam hal rekrutmen gubernur dan wakil gubernur.

Inkonsistensi

Merasa gerah dengan berbagai komentar di media, Presiden SBY mengklarifikasi pernyataannya. Intinya, secara pribadi Presiden SBY mendukung Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY (2/12). Dengan kedudukannya sebagai salah satu ketua dewan pembina salah satu partai, Presiden SBY juga akan mengarahkan partainya untuk mendukung hal tersebut. Klarifikasi ini diharapkan akan mampu meredakan suasana.

Ternyata pidato Presiden SBY tak mampu menjadi jawaban atas kegelisahan masyarakat Yogya. Pidato presiden dirasakan masih terlalu normatif dan tidak menyelesaikan masalah. Bahkan ada kesan Presiden cuci tangan atas kontroversi ini. Bukannya menenangkan masyarakat, pidato Presiden justru membuat masyarakat Yogya semakin marah.

Yang lebih menyakitkan, hanya berselang empat jam setelah pidato Presiden, pemerintah malah menghasilkan draf RUUK DIY yang tidak sesuai dengan isi pidato Presiden. Dalam draf RUU itu, Sultan Hamengku Buwono (HB) dan Sri Paduka Paku Alam (PA) justru diposisikan sebagai pemimpin tertinggi dan mempunyai hak-hak istimewa. Sedangkan gubernur dan wakil gubernur tetap dipilih secara demokratis. Usulan itu sudah selesai (final) dan diajukan ke DPR.

Masyarakat yang pro penetapan tentu semakin berang dengan sikap pemerintah. Hal ini juga semakin membuktikan inkonsistensi dan ketidaktegasan Presiden SBY dengan pidato sebelumnya. Masyarakat DIY merasa diobok-obok oleh pemerintah pusat. Sehingga ditakutkan, aksi yang lebih besar bahkan anarkis tidak mustahil terjadi.

Bom Waktu

Walau sesungguhnya keistimewaan DIY tidak bisa dimaknai sekadar proses rekrutmen gubernur dan wakil gubernur karena masih ada enam pokok keistimewaan lainnya yang dicantumkan dalam RUUK, namun harus diakui kalau hal tersebut sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek keistimewaan lain. Secara kasat mata kita sudah menyaksikan bagaimana satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya di beberapa daerah lain di Indonesia hilang begitu saja karena pemimpinnya tidak mempunyai wewenang yang cukup untuk mempertahankannya.

Jika pemerintah masih menganggap Yogya sebagai sebuah monarki yang bertentangan dengan demokrasi, maka kita perlu membuka mata bagaimana negara-negara lain yang berbentuk monarki, ternyata sukses sebagai negara demokrasi seperti Inggris. Dan Yogya juga sudah membuktikannya sendiri. Penulis sendiri yang masih sekitar enam bulan di Yogya sudah merasakan bagaimana keistimewaan suasana kota dan masyarakat Yogya dibanding daerah lain. Termasuk tingkat kepatuhan dan kecintaan masyarakat yang begitu tinggi terhadap Sultan HB X.

Perlu juga diperhatikan, bahwa bentuk otonomi daerah yang dipakai Indonesia adalah otonomi asimetris, dimana ada pengakuan terhadap perbedaan dan karakter khusus yang dimiliki suatu daerah karena sesuatu hal seperti halnya Yogyakarta dan beberapa daerah lain (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945).

Sepertinya, pemerintah dan negeri ini juga masih harus banyak belajar dari pengalaman Spanyol setelah jatuhnya Franco pada tahun 1978. Contoh ini identik dengan konteks Indonesia saat ini. Konstitusi Spanyol memberikan otonomi khusus kepada beberapa daerah seperti Catalonia, Basque, dan Valencia yang dianggap memiliki peran sejarah yang tak terbantahkan dalam memperjuangkan membebaskan Spanyol dari rezim Franco.

Penutup

Jika UU Keistimewaan DIY nantinya mengakomodasi pilihan bahwa Sri Sultan dan Sri Paku Alam sebagai pemimpin tertinggi sedangkan di sisi lain gubernur dan wakil gubernur dipilih secara demokratis, maka dikhawatirkan akan terjadi dualisme kepemimpinan. Selain akan semakin menjauhkan Sultan dari rakyatnya, konflik kepentingan bukan mustahil terjadi. Sebab kepatuhan masyarakat terhadap Sri Sultan masih begitu kental. Terbukti ketika Yogyakarta dilanda bencana Gunung Merapi beberapa waktu lalu. Perintah Keraton masih terkesan lebih dipatuhi daripada himbauan perintah pemerintah pusat. Jika pemerintah masih memaksakan kehendak, sadar atau tidak, keistimewaan Yogya nantinya akan menjadi bom waktu yang dapat meledak setiap saat. ***

Penulis Mahasiswa Konsentrasi Hukum Tata Negara Magister Ilmu Hukum UGM Yogyakarta

http://www.analisadaily.com

Pos ini dipublikasikan di Berita, Hotnews dan tag . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s